Kekerasan Seksual: lawan dan laporkan!

Menjelang Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November nanti, Organisasi Perempuan Mahardhika (lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengadakan Konferensi Perempuan Jakarta yang bertema “Melawan dan Bebas Kekerasan Seksual” pada Hari Sabtu, 19 Oktober 2013 di Wisma PKBI, Jakarta. Konferensi  ini diminati dan dihadiri oleh benyak kalangan, di antaranya, pelajar; mahasiswa; ibu rumah tangga; buruh perempuan; perwakilan-perwakilan dari Komnas Perempuan, Pusat Kajian Gender & Seksualitas UI, Lembaga Bantuan Hukum untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan (LBH APIK), dan Lembaga Sobat Peduli, yang diwakili oleh anggotanya yang laki-laki; dan lembaga-lembaga lain yang peduli akan hak-hak perempuan. Acara ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian: diskusi/bedah kasus, lokakarya, dan penetapan deklarasi acara atau output acara.

Sesi pertama adalah diskusi tentang kekerasan seksual dengan beberapa narasumber, di antaranya Inang Winarso (Direktur Eksekutif PKBI), Ita F. Nadia (aktivis perempuan), Ratna Batara Munti (Direktur LBH APIK), dan Dian Novita (aktivis perempuan). Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di ruang lingkup pribadi, publik, maupun negara. Korban terbanyak dari kekerasan seksual adalah perempuan, dengan berbagai kasus seperti, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan perkawinan (poligami, dll), perkosaan, pencabulan, kekerasan dalam pacaran, perdagangan orang, dan pelanggaran hak-hak buruh. “Dalam kasus kekerasan seksual, masyarakat masih menyalahkan si korban daripada si pelaku, hal itu terjadi karena mereka kurang menerima pendidikan seksual yang baik. Oleh karena itu, harus diadakan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi (KSR) ke masyarakat, bahkan perlu didesak ke pemerintah untuk dimasukkan ke kurikulum pendidikan nasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang lebih banyak. Selain itu, KSR merupakan bagian dari hak asasi manusia (siapapun itu tidak memandang usia, etnis, agama, status sosial, dan jenis kelamin), yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara,” ujar Inang Winarso.

Pada sesi lokakarya, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta untuk berbagi pendapat atau pengalaman seputar kekerasan seksual, serta bersama-sama mencari jalan keluarnya. Adapun solusi-solusi yang dihasilkan adalah: memberikan pendidikan KSR kepada masyarakat umum, pendidikan sensitif jender kepada media/wartawan, dan pendidikan/pelatihan bela diri untuk perempuan; menyediakan pojok ASI di lingkungan kerja; mengamati titik rawan lokasi terjadinya kekerasan seksual, membuat [dan menayangkan] iklan sosial tentang kekerasan seksual di televisi; mendirikan posko relawan cepat tanggap terhadap korban; membuat buku saku/buletin tentang kekerasan seksual, gerakan media sosial, dan gerakan menulis sebagai terapi bagi korban; mengefektifkan perda no. 8 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan dan anak; mengefektifkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan lain sebagainya. Solusi-Untitledsolusi tersebut disatukan sedemikian rupa sehingga menjadi isi dari deklarasi yang akan diperlihatkan kepada pemerintah DKI Jakarta pada 25 november 2013 nanti untuk segera ditindaklanjuti. Selain diskusi dan lokakarya yang serius, konferensi ini juga menampilkan hiburan-hiburan berupa pertunjukan musik dan pembacaan puisi.






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *